JENDELA

Cara Memandang Dunia yang Kompleks

BAGAIMANA REGULASI KEPEMILIKAN MEDIA

Ini pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di kalangan negara Uni Eropa, pembatasan jadi bahasan serius. Mereka menemukan kasus Italia sebagai bahan untuk memecahkan masalah ini. Di AS justru ada tendensi badan regulasi di sana membuat industri media bisa berkembang makin besar dan besar. Itu kecurigaan yang menghinggapi sejumlah pengamat media yang khawatir akan dampak makin terintegrasinya industri media global, khususnya di AS.

Perhatian seperti ini tidak mengada-ada, tetapi merupakan hasil studi yang ditunjukkan sejumlah ahli di beberapa negara. Di sejumlah negara ada regulasi khusus yang mengatur masalah pembatasan kepemilikan media seperti ini. Bahkan, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa perlu menegaskan, pembatasan tersebut memang perlu dilakukan demi terjaminnya landasan dasar bagi pluralisme media di lingkungan negara-negara Eropa, yang merujuk aturan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10. Peradilan Eropa untuk masalah hak asasi manusia pun menyebutkan bahwa tanpa pluralitas suara dan pendapat, media tak bisa menunaikan tugasnya dalam kehidupan demokrasi.

Pembatasan di sini dilakukan bukan untuk membatasi gerak industri yang dinamis, penuh dengan perkembangan teknologi maju, dan mengingkari kemajuan zaman itu sendiri, tetapi berangkat dari suatu keprihatinan bahwa keterpusatan industri media kepada segelintir pemilik saja akan mengakibatkan kondisi yang tidak sehat juga: tidak demokratis karena cenderung mengabaikan pluralitas pendapat yang ada.

Jangan lupa, Indonesia pun memiliki Undang-Undang (UU) praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999), dan pembatasan ini sendiri adalah demi sehatnya industri media itu sendiri, wibawa pemerintah, dan sehatnya masyarakat. Namun, di sini juga soalnya, bagaimana mengatur keseimbangan antara melindungi kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan industri di sisi lain, dan untuk itu pasti jelas dibutuhkan badan regulasi yang berwibawa untuk bisa berdiri di atas dua kepentingan tadi. Masalah ini rasanya terlalu penting untuk diabaikan dan hanya dilihat sebagai fenomena bisnis semata. Demokrasi bisa dalam ancaman kekuasaan pemodal besar dan penguasa opini public.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: